images/stories/id.gif   images/stories/gb.gif

Kesepakatan Dalam MUKORNIS Tahun 2013 Dari Bidang Pelayanan/Fasilitasi Dan Pengendalian PDF Cetak E-mail
Kontributor BKPPMD   
Friday, 22 March 2013
Kesepakatan Dalam MUKORNIS Tahun 2013
Dari Bidang Pelayanan/Fasilitasi Dan Pengendalian

Pada MUKORNIS Tahun 2013 telah dihasilkan kesepakatan yang akan dilaksanakan oleh 3 (tiga) provinsi. Kesepakatan dari Bidang Pelayanan/Fasilitasi Dan Pengendalian adalah sebagai berikut:

1. Mengusulkan kepada BKPM dan Kementrian Dalam Negeri agar Kelembagaan PTSP dan Penanaman Modal berada di dalam lembaga yang tidak terpisahkan.
2. Mengusulkan kepada BKPM agar dalam rangka mempercepat pelayanan perijinan di setiap daerah harus disesuaikan dengan prosedur perijinan sebagaimana PP 38 Tahun 2008 dan Perka BKPM RI No. 12 Tahun 2009.
3. Mengusulkan kepada BKPM agar dalam rangka meningkatkan realisasi investasi, pemerintah daerah dapat memberikan insentif berupa Pajak Daerah dan kemudahan dalam memperoleh perijinan.
4. Mengusulakn kepada BKPM dan Kementrian Perdagangan agar dalam hal di Pemerintahan Daerah Provinsi telah dibentuk instansi penyelenggara PTSP, Menteri dapat mendelegasikan penerbitan API-U/P kepada PTSP.
5. Mengusulkan kepada BKPM agar dalam rangka penerbitan perijinan harus melibatkan daerah Kabupaten/Kota dan Provinsi dalam bentuk BAP.
6. Mengusulkan kepada BKPM agar segala perijinan yang dikeluarkan oleh BKPM RI harus mencantumkan kembali kewajiban menyampaikan LKPM kepada PDKPM tempat melakukan usaha.
7. Mengusulkan kepada BKPM agar dalam rangka pengendalian investai diperlukan dukungan anggaran dalam bntuk Tugas Pembantuan APBN untuk setiap daerah.

Sumber : BKPPMD Provinsi Jawa Barat, tahun 2013

Terakhir diperbaharui ( Friday, 22 March 2013 )